Bantuan Teknis Profesional - Bantuan Teknis Pengembangan Kurikulum

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 33 tahun 2007 tentang Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota harus memiliki Tim Pengembang Kurikulum yang bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah dan madrasah). Oleh karena itu tidak lagi dikenal apa yang disebut dengan kurikulum nasional, yang pada periode sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pada saat ini pemerintah pusat hanya bertanggung jawab dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Pada kenyataannya satuan pendidikan memiliki keberagaman kemampuan dalam mengembangkan dan menyusun KTSP secara mandiri. Keberagaman kemampuan ini tentunya akan berdampak pada keragamaan kualitas dari hasil penyusunan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Untuk itu salah satu tugas Pusat Kurikulum dan Perbukuan yaitu membantu satuan pendidikan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Namun banyaknya sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia tidak memungkinkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan membantu sekolah satu persatu. Harus ada strategi agar sekolah mampu menyusun kurikulum masing-masing Pembentukan, pemberdayaan dan pemantapan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) secara berkelanjutan di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan KTSP di daerah. Adanya TPK di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan khususnya pihak Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum.