BUKU BEBAS PPN

A.    Latar Belakang

Dalam masyarakat modern, kecerdasan dan kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat diukur dari banyaknya buku dan bahan bacaan yang dihasilkan serta dibaca oleh suatu masyarakat. Meskipun dewasa ini teknologi elektronika berkembang sangat pesat yang berdampak pada munculnya media bacaan yang bersifat elektronik, namun demikian diakui bahwa buku tetap bertahan sebagai salah satu media yang efektif dalam rangka proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat pada akhirnya akan berdampak positif untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berdasar pemikiran tersebut maka distribusi dan ketersediaan buku bagi masyarakat pada umumnya dan juga dunia pendidikan pada khususnya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
Kenyataan yang saat ini dihadapi untuk menjamin ketersediaan buku, masih mengalami banyak kendala, diantaranya:
(1) Harga buku dirasakan masih tinggi oleh masyarakat.
(2) Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat terhadap buku rendah.
(3) Kurangnya jumlah penyediaan buku dibanding jumlah kebutuhan/permintaan akan buku.
(4) Kurang meratanya distribusi buku ke seluruh pelosok tanah air.
(5)  Kondisi-kondisi tersebut di atas memicu terjadinya praktek-praktek ilegal seperti pembajakan buku serta upaya-upaya pelarian pajak yang seharusnya dibayar.
Untuk menekan permasalahan tersebut di atas serta mengurangi kesenjangan ketersediaan buku, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan yaitu kebijakan pemberian pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap buku-buku pelajaran umum, buku pelajaran agama dan kitab suci yang berasal dari pengadaan impor ataupun penyerahan dalam negeri. Pembebasan PPN terhadap buku-buku tersebut di atas diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari departemen teknis terkait.
Kewenangan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum yang dapat dibebaskan PPNnya ada pada dua menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional untuk jenis buku-buku pelajaran umum dan MenteriAgama untuk buku-buku pelajaran agama dan kitab suci. Kemudian dalam implementasinya, kewenangan Menteri Pendidikan Nasional untuk menilai buku-buku pelajaran umum diserahkan pelaksanaannya Kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, sebuah unit eselon dua di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
     Pusat Kurikulum dan Perbukuan akan menerbitkan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum berdasarkan penelaahan terhadap buku-buku yang dimohonkan untuk mendapatkan pembebasan pengenaan PPN, baik buku yang berasal dari impor maupun berasal dari penyerahan dalam negeri.  
 
 B.    Tujuan
Memberikan rekomendasi pembebasan pengenaan PPN buku pelajaran umum agar buku-buku tersebut dipasarkan tanpa ada tambahan PPN dan masyarakat dapat menikmati dengan harga yang lebih murah.
 
C.    Sasaran
Buku-buku yang di telaah akan dibatasi hanya akan dibatasi pada buku roman populer dalam bentuk bacaan fiksi, buku komik yang materinya mengandung unsur-unsur pendidikan, dan buku reproduksi lukisan yang materinya mengentengahkan atau mengindikasikan adanya contoh-contoh aliran dalam seni lukis.
 
D.    Persyaratan Administrasi Permohonan
Untuk mendapatkan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum dan pengesahan buku yang tidak termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum disahkan sebagai buku palajaran umum, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.
1) Pemohon rekomendasi dapat meliputi :
a.  Orang atau badan yang melakukan impor buku.
b. Orang atau badan yang menerima penyerahan buku dalam negeri.
2) Pemohon yang melakukan impor buku :
a. Mengajukan surat permohonan yang berisi data atau informasi buku meliputi : jumlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku.